BANDUNG (bisnis-jabar.com) – Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, Sonson Garsoni mengatakan
terkereknya harga bawang putih di pasaran terjadi karena kesalahan
pemerintah dalam menerapkan kebijakan sistem resi gudang.
Padahal sistem resi gudang di sejumlah negara maju menjadi instrumen
penting untuk memberikan jaminan kepada para petani bahwa produk
hortikulturanya bisa dijual dipasaran dengan harga tinggi meski tengah
over suply.
“Selama ini pemerintah seolah lepas tanggung jawab dengan apa yang
telah dilakukannya. Resi gudang sejak 2009 wacananya diberlakukan, tapi
sampai saat ini malah diserahkan pada pemerintah daerah. Pusat cukup
puas dengan membuat UU setelah itu dilepaskannya,” katanya, kepada
Bisnis, Rabu (13/3/2013).
Menurutnya, pengelolaan resi gudang ini sangatlah komplek karena
didalamnya tidak hanya urusan pergudangan yang bisa ditangani oleh
Bulog, tapi juga masalah forwarding. Dan jangan dilupakan juga insentif
bagi petani yang mau menanam bawang.
Dengan kata lain ditegaskannya, masalah melonjaknya harga bawang ini
disebabkan karena persoalan struktural atau logistik yang macet.
Disamping itu, pemerintah pun dianggapnya gagal dalam memuluskan
proses impor bawang yang disebabkan karena instansi terkait tidak tidak
memiliki data neraca petani bawang dan kebutuhan dan suplai secara
nasional.
“Parahnya, ketika keran impor dibuka yang ada para importir malah
dipersulit dan urusannya berbelit-belit. Dan ini menjadi masalah klasik
yang terjadi di negeri kita,” ujarnya.(K6/ija)
